GAN News, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Astacita Nusantara (GAN), M. Burhanuddin, menyerukan pentingnya membangun gerakan kebangsaan yang mampu memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.
Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam Indonesia harus diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat kemandirian bangsa.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan nasional, Burhanuddin menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada minimnya sumber daya yang dimiliki Indonesia.
Sebaliknya, tantangan terbesar justru berada pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar di sektor pertambangan, energi, perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Potensi tersebut seharusnya menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mempersempit kesenjangan sosial yang masih terjadi di berbagai daerah.
Burhanuddin menegaskan bahwa penguatan tata kelola sektor-sektor strategis menjadi kebutuhan mendesak. Pengelolaan sumber daya alam harus dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang harus terus diperbaiki adalah tata kelola dan pengawasannya agar kekayaan yang dimiliki bangsa ini benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup,” ujar M. Burhanuddin.
Ia menilai bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam proses tersebut. Sepanjang sejarah bangsa, mahasiswa selalu hadir sebagai kekuatan moral yang mendorong perubahan, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga berbagai momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Karena itu, Burhanuddin mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam mengawal pembangunan nasional. Mahasiswa tidak hanya diharapkan menjadi pengamat, tetapi juga menjadi mitra kritis yang mampu memberikan masukan, gagasan, dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan publik.
Menurutnya, sikap kritis harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki bangsa. Kritik yang konstruktif akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, Burhanuddin menilai bahwa Indonesia membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. Upaya memperkuat kedaulatan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa.
Ia juga menyoroti pentingnya reformasi di sektor pertambangan, energi, dan perkebunan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, sektor-sektor tersebut harus dikelola dengan orientasi jangka panjang yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Burhanuddin berharap agenda pembangunan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat semakin memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Ia menilai bahwa fokus pada ketahanan ekonomi, penguatan industri nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan langkah strategis untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
“Kita membutuhkan pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan sosial harus menjadi bagian dari tujuan pembangunan nasional,” katanya.
Selain penguatan ekonomi, Burhanuddin juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap berbagai praktik yang merugikan negara. Menurutnya, pemberantasan korupsi, penyelundupan, serta berbagai bentuk penyalahgunaan sumber daya harus dilakukan secara tegas untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia meyakini bahwa masyarakat akan semakin mendukung agenda pembangunan apabila melihat adanya komitmen kuat dari pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kepastian hukum yang baik juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Burhanuddin menilai bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah semata. Kemajuan bangsa juga sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kemakmuran bersama.
Karena itu, ia mengajak mahasiswa, pemuda, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk terus mengawal pembangunan nasional dengan semangat partisipatif dan konstruktif. Menurutnya, keterlibatan publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang.
“Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera tidak dibangun oleh satu kelompok saja. Dibutuhkan gotong royong seluruh anak bangsa untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, M. Burhanuddin mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan nasional dan mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia optimistis bahwa dengan kolaborasi, semangat kebangsaan, dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, Indonesia mampu menjadi negara yang semakin berdaulat, berkeadilan, dan makmur bagi seluruh rakyatnya.
